NARASIDEMOKRASI – Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Bengkulu meminta DPRD Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menyalurkan aspirasi serta keresahan masyarakat Papua kepada pemerintah pusat.
Permintaan itu disampaikan Ketua Umum IMAPA Bengkulu, Otis Herikson Tekege, di Bengkulu, Selasa (7/4/2026). Ia mengatakan, kondisi yang terjadi di Papua saat ini menjadi perhatian serius mahasiswa Papua di daerah.
“Kami prihatin dengan situasi yang terjadi di Papua. Kami berharap DPRD Provinsi Bengkulu bisa membantu menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat,” ujar Otis.
Menurut Otis, IMAPA Bengkulu berencana melakukan kunjungan resmi ke DPRD Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat Papua.
Ia berharap para anggota dewan dapat membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi yang akan disampaikan.
“Kami ingin ada ruang bagi kami untuk menyampaikan langsung keresahan ini. Harapan kami, DPRD bisa menjadi jembatan agar suara kami sampai ke pemerintah pusat,” kata Otis.
Dalam pernyataan sikapnya, IMAPA Bengkulu yang berada di bawah naungan Komunitas Mahasiswa Papua se-Sumatera (KOMPASS) menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi di tanah Papua.
Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keberadaan perusahaan tambang besar di Papua, termasuk PT Freeport Indonesia. IMAPA menilai, sejarah kontrak kerja yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat asli Papua menjadi salah satu sumber persoalan yang masih dirasakan hingga saat ini.
Kedua, IMAPA meminta pemerintah segera mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, pada 31 Maret 2026. Dalam peristiwa tersebut, dilaporkan terdapat korban jiwa dan luka-luka di kalangan masyarakat sipil.
IMAPA menilai, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara transparan dan tuntas agar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Ketiga, mereka menolak sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Menurut IMAPA, proyek-proyek tersebut dinilai belum sepenuhnya memperhatikan hak masyarakat adat dan berpotensi merusak lingkungan.
Selain itu, IMAPA juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan yang dianggap merugikan masyarakat dan lingkungan di Papua.
Keempat, IMAPA menyoroti pentingnya ruang dialog terkait masa depan Papua. Mereka menilai, pendekatan yang lebih mengedepankan dialog dan kesejahteraan masyarakat perlu menjadi prioritas.
Kelima, IMAPA juga meminta adanya langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan di Papua, termasuk melalui pendekatan keamanan yang lebih humanis, guna menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
