NARASIDEMOKRASI – Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam “Aliansi Bengkulu Mengingat” di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (12/5/2026), berubah menjadi luapan kekecewaan. Massa aksi yang datang membawa isu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat justru tidak berhasil bertemu dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu yang membidangi pendidikan.
Mahasiswa menilai ketidakhadiran Komisi IV menjadi bukti bahwa persoalan pendidikan di Bengkulu belum dianggap serius oleh para wakil rakyat. Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), mahasiswa berharap DPRD hadir mendengar langsung keresahan masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu diikuti mahasiswa dari berbagai organisasi dan kampus, mulai dari HMI, GMNI, IMM, mahasiswa UIN FAS Bengkulu, Dehasen hingga Unihaz. Mereka datang membawa berbagai tuntutan keras terkait kondisi pendidikan di Bengkulu yang dinilai masih penuh ketimpangan.
Koordinator lapangan aksi, Ahmad Fadli, mengatakan mahasiswa kecewa karena anggota Komisi IV tidak hadir saat audiensi berlangsung. Padahal, isu yang dibawa massa aksi berkaitan langsung dengan dunia pendidikan.
“Kami kecewa terhadap dewan. Kami anggap mereka tidak mendengarkan aspirasi masyarakat maupun mahasiswa,” tegas Ahmad Fadli di hadapan massa aksi.
Mahasiswa akhirnya hanya ditemui Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain bersama anggota DPRD Ali Saftaini dan Baidari Citra Dewi. Dalam dialog yang berlangsung cukup panas itu, mahasiswa tetap mendesak agar seluruh anggota Komisi IV hadir langsung.
Namun permintaan tersebut tidak terpenuhi karena Komisi IV disebut sedang menjalankan agenda dinas luar. Jawaban itu justru membuat mahasiswa semakin geram. Mereka menilai persoalan pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama, terlebih aksi dilakukan tepat dalam peringatan Hardiknas.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan pendidikan di Bengkulu. Mulai dari ketimpangan fasilitas sekolah, dugaan komersialisasi pendidikan, hingga lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
Menurut Ahmad, sampai saat ini kesejahteraan dunia pendidikan masih jauh dari perhatian serius pemerintah daerah.
“Isu pendidikan dan kesejahteraannys sampai hari ini masih belum dikelola dengan baik oleh pemerintah Bengkulu,” ujarnya.
Mahasiswa juga menilai banyak sekolah di Bengkulu masih mengalami ketimpangan fasilitas. Di beberapa wilayah, sarana pendidikan dinilai belum layak, sementara kualitas tenaga pendidik juga belum merata. Selain itu, massa aksi menyoroti dugaan praktik komersialisasi Pendidikan.
“Kami akan kaji ulang dan kami akan terus menuntut sampai tuntutan ini dijawab oleh DPRD Provinsi Bengkulu,” sambung Ahmad.
Aksi demonstrasi itu berlangsung hingga sekitar pukul 17.20 WIB. Setelah menyampaikan tuntutan dan melakukan audiensi, massa akhirnya membubarkan diri dengan pengawalan aparat kepolisian.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, membenarkan bahwa audiensi belum berjalan maksimal karena Komisi IV sedang menjalankan tugas lain.
“Mahasiswa meminta Komisi IV hadir karena dianggap berkaitan langsung dengan isu pendidikan yang mereka bawa. Kami sudah berupaya menghadirkan mereka, tetapi sedang menjalankan tugas lain dari pimpinan,” ujar Teuku.
Teuku juga menanggapi desakan mahasiswa terkait keterbukaan dokumen perjalanan dinas anggota DPRD berupa Surat Perintah Tugas (SPT). Menurutnya, dokumen tersebut nantinya akan menjadi arsip resmi Sekretariat Dewan dan menjadi bagian pemeriksaan BPK.
Meski demikian, Teuku memastikan DPRD tetap memberi perhatian terhadap pemerataan kualitas pendidikan di Bengkulu.
“Fokus kita bagaimana seluruh SMA di Bengkulu memiliki kualitas guru dan fasilitas yang setara. Pendidikan juga masih menjadi prioritas utama anggaran daerah selain kesehatan dan infrastruktur,” katanya.
Namun bagi mahasiswa, jawaban itu belum cukup. Mereka menilai DPRD harus membuktikan keberpihakan terhadap dunia pendidikan dengan tindakan nyata, bukan hanya pernyataan formal saat aksi berlangsung.
Berikut tuntunan massa aksi :
- Mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk menetapkan anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai sektor prioritas utama dalam APBD, bukan sekadar sektor pendukung, guna menjamin hak dasar masyarakat.
- Menuntut dan Mendesak DPRD serta Pemerintah Provinsi Bengkulu menghentikan penggerusan anggaran pendidikan untuk program-program seremonial atau non-esensial (seperti MBG/Makan Bergizi Gratis yang dibebankan ke APBD Pendidikan), dan memprioritaskan pemenuhan serta pemerataan infrastruktur pendidikan yang layak di seluruh pelosok Bengkulu.
- Mendesak serta Mengevaluasi DPRD dan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk mengintegrasikan kebijakan kurikulum yang berbasis pada potensi, karakteristik, dan kebutuhan lokal Provinsi Bengkulu.
- Mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menghentikan segala bentuk komersialisasi pendidikan, pungutan liar, dan praktik jual beli kursi/seragam yang memberatkan wali murid di sekolah.
- Menuntut Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengutamakan keselamatan dan keadilan bagi korban kekerasan/pelecehan seksual di sekolah, serta menindak tegas pelaku tanpa melindungi reputasi institusi.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
