NARASIDEMOKRASI – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Rejang Lebong pada Minggu (22/12/2025) memicu banjir di delapan kelurahan. Meski hujan menjadi pemicu utama, serangkaian faktor infrastruktur—seperti sistem drainase yang minim, sedimentasi sungai, hingga tata ruang yang belum berorientasi mitigasi—turut memperburuk dampak banjir yang merendam ratusan rumah. Peristiwa ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan.
Delapan kelurahan terdampak masing-masing Jalan Baru, Pasar Tengah, Pasar Baru, Kampung Jawa, Sidorejo, Kepala Siring, Talang Rimbo Baru, serta Air Bang. Di Kelurahan Jalan Baru, sebanyak 182 kepala keluarga merasakan dampak langsung ketika air meluap memasuki rumah warga dan membawa material lumpur. Di Air Bang, longsor bahkan menutup sebagian wilayah, membuat akses bantuan sempat terganggu.
Sekretaris BPBD Provinsi Bengkulu, Khristian Hermasnyah, menyatakan banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya sungai. Namun para pengamat lingkungan menilai persoalan tidak sesederhana itu. Wilayah pemukiman yang makin padat, saluran air yang tersumbat sampah, serta lemahnya penataan ruang menjadi faktor yang selama ini kurang diperhatikan.
Peristiwa banjir kini membuka kembali perdebatan publik seputar infrastruktur. Warga menilai perbaikan drainase hanyalah kosmetik tanpa adanya normalisasi sungai berkala. Banyak saluran air yang tertutup sedimen bertahun-tahun akibat minimnya pengerukan. Saat hujan besar datang, air kehilangan jalur alirannya dan akhirnya menuju pemukiman.
Selain itu, pembangunan permukiman di bantaran sungai juga mempersempit aliran. Pemerintah daerah dinilai belum tegas memberi batas aman bangunan agar tidak berada di zona merah rawan banjir. Sementara itu, sampah rumah tangga masih menjadi salah satu penyumbat utama drainase. Banyak titik saluran yang tertutup plastik dan material lain.
Bencana ini juga mengungkap pentingnya sistem peringatan dini. Warga mengaku, luapan kali ini terjadi cepat tanpa peringatan berarti. Minimnya alat pemantauan debit sungai menjadi salah satu penyebab keterlambatan informasi. Padahal teknologi early warning kini semakin terjangkau dan dapat dipasang di wilayah rawan.
Meski demikian, upaya pemerintah telah terlihat. BPBD menurunkan tim evakuasi, mendirikan posko, serta menyalurkan bantuan logistik. Khristian mengimbau agar warga tetap waspada.
“Meski banjir telah surut, kita minta warga tetap waspada bila terjadi hujan kembali, karena saat ini memang sedang masuk musim penghujan,” ujarnya.
Warga berharap banjir ini menjadi momentum evaluasi. Mereka tidak ingin langkah penanganan sekadar bersifat jangka pendek. Normalisasi sungai, drainase modern, pembenahan kawasan bantaran, dan edukasi sampah harus menjadi agenda prioritas.
Para tokoh masyarakat mendesak adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan berbasis mitigasi. Banjir dan longsor di Air Bang memberi bukti bahwa ancaman bencana bukan sekadar banjir, tetapi juga geologi dan erosi.
Banjir ini bukan peristiwa pertama di Rejang Lebong. Wilayah ini kerap terdampak saat musim penghujan. Perbedaannya, kini intensitas hujan lebih tinggi seiring perubahan iklim. Tanpa upgrading infrastruktur dan tata ruang, ancaman serupa akan kembali terjadi.
Peristiwa banjir 2025 ini menjadi titik penting—bukan hanya karena kerugian material dan trauma warga, tetapi karena membuka mata tentang perlunya pembangunan yang berorientasi keselamatan. Rejang Lebong perlu lebih dari sekadar perbaikan jalan dan bangunan. Ia membutuhkan kebijakan tata ruang yang adaptif, drainase yang fungsional, dan kesadaran kolektif menghadapi cuaca ekstrem.
