NARASIDEMOKRASI — Isu perubahan iklim bukan lagi sekadar wacana akademik. Dampaknya kini dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Green Demokrasi Indonesia yang menghadirkan Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamuddin, bersama Ketua SIEJ Bengkulu, Doni Aftarizal, di Sekretariat Perwakilan DPD RI Bengkulu, Selasa (17/2/2026).
Forum tersebut diikuti mahasiswa pecinta alam dari kalangan Generasi Z serta anggota Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ).
Ketua SIEJ Bengkulu, Doni Aftarizal, menegaskan perubahan iklim telah menjadi realitas yang tidak bisa lagi diabaikan. Ia menyebut, dalam dua tahun terakhir, masyarakat kehilangan siklus musim buah yang sebelumnya selalu datang setiap tahun.
“Kita tidak lagi berbicara soal teori perubahan iklim. Masyarakat sudah merasakan dampaknya, dari musim yang tidak menentu hingga abrasi yang menggerus pesisir. Ini bukan sekadar bencana tiba-tiba, tetapi juga bencana senyap yang perlahan menggerogoti ekonomi warga,” tegas Doni.
Menurutnya, masyarakat pesisir dan mereka yang menggantungkan hidup pada hasil alam menjadi kelompok paling rentan. Jika kebijakan publik tidak berpihak pada keberlanjutan lingkungan, krisis ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial.
Sementara itu, Sultan Baktiar Najamuddin memaparkan gagasan Green Demokrasi yang telah ia bukukan. Konsep tersebut menekankan pentingnya demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan politik, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilu dan kekuasaan. Demokrasi harus menjamin keberlanjutan hidup generasi mendatang,” ujar Sultan.
Ia menjelaskan, gagasan tersebut lahir dari refleksi panjang perjalanan politik dan pengalamannya berinteraksi dengan berbagai persoalan daerah, termasuk isu tambang, hutan, dan wilayah pesisir.
“Saya bukan orang yang banyak berteori, tetapi buku ini adalah hasil perjalanan panjang, refleksi yang relevan, dan pikiran orisinal saya,” ungkapnya.
Sultan bahkan menyebut, konsep Green Demokrasi telah didaftarkan sebagai hak paten atas namanya karena dinilai belum ada konsep serupa di tingkat nasional maupun global.
“Kita sudah mendaftarkannya sebagai hak paten. Untuk tingkat dunia juga sedang saya urus perlindungan haknya,” ujarnya.
Diskusi ini menjadi ruang dialog penting antara pemimpin nasional dan generasi muda. Mahasiswa yang hadir menilai, keterlibatan anak muda menjadi kunci dalam mengawal kebijakan lingkungan di masa depan.
Bagi Sultan, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan. Tanpa itu, demokrasi akan kehilangan substansi.
Di akhir diskusi, peserta sepakat bahwa perubahan iklim bukan lagi isu pinggiran. Ia telah menjadi persoalan utama yang menyentuh ekonomi, sosial, bahkan stabilitas politik.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
