Proses pemulangan empat warga Bengkulu dari Kamboja dipastikan dilakukan secara ketat dan tanpa transit. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam perjalanan mereka kembali ke Indonesia.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, mengatakan bahwa pihak KBRI dan Pemerintah Kamboja tidak ingin kecolongan dalam proses ini.
“Tiket harus direct, langsung dari Phnom Penh ke Soekarno-Hatta. Tidak boleh transit,” tegas Usin.
Keempat warga Bengkulu tersebut sebelumnya diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mereka dijanjikan pekerjaan di Vietnam, namun justru dibawa ke Kamboja dan dipaksa bekerja sebagai operator judi daring.
Kini mereka telah mengantongi SPLP dari KBRI Phnom Penh, yang menjadi dokumen resmi pengganti paspor untuk pulang ke Indonesia.
Dengan terbitnya SPLP, proses pemulangan tinggal menunggu jadwal dan pemesanan tiket. Keluarga juga akan berkoordinasi dengan BAZNAS Provinsi Bengkulu terkait dukungan biaya perjalanan.
Pemulangan diprediksi berlangsung pada 25 atau 26 Februari 2026, meski masih menunggu kepastian resmi.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan praktik perekrutan kerja ilegal lintas negara. Usin berharap kejadian ini menjadi peringatan bagi masyarakat.
“Jangan mudah tergiur janji gaji besar tanpa jalur resmi,” ujarnya.
Pengawasan ketat dalam pemulangan menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri.
Keluarga di Bengkulu kini berharap seluruh proses berjalan lancar hingga keempatnya tiba dengan selamat di tanah air.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
