NARASIDEMOKRASI- Negara kembali diuji keberpihakannya pada masa depan. Kali ini bukan lewat kebijakan megah atau pidato transisi energi di forum internasional, melainkan melalui kesaksian getir yang disaksikan langsung oleh 34 pelajar SMA sederajat di Kota Bengkulu. Mereka menjadi saksi hidup bagaimana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara Teluk Sepang berdiri megah di atas penderitaan warga dan kerusakan lingkungan pesisir.
Fakta itu terungkap dalam Jambore Energi Bersih yang digelar Kanopi Hijau Indonesia. Kegiatan ini sejatinya sederhana: membawa pelajar melihat langsung realitas yang selama ini disembunyikan di balik jargon “listrik murah” dan “pembangunan nasional”. Namun justru dari kesederhanaan itulah lahir kritik paling telanjang terhadap negara yang dinilai gagal menjalankan mandat konstitusi untuk melindungi rakyat dan lingkungan.
“Kami sengaja membawa pelajar ke Teluk Sepang agar mereka tidak hanya belajar dari buku, tapi dari kenyataan pahit yang dialami warga,” kata Koordinator Jambore Energi Bersih, Paet Lubis, Rabu (24/12/2025).
Paet menegaskan, kehadiran PLTU batubara bukan sekadar soal teknologi energi, melainkan persoalan keadilan sosial dan ekologis. Di Teluk Sepang, warga mengeluhkan gangguan pernapasan, penyakit kulit, serta menurunnya kualitas air dan hasil tangkapan nelayan. Ironisnya, semua itu terjadi di tengah klaim pemerintah tentang komitmen menurunkan emisi dan mencapai net zero emission.
Yang lebih menyakitkan, negara seperti menutup mata. PLTU Teluk Sepang tetap beroperasi, sementara keluhan warga kerap dianggap angin lalu. Tak ada evaluasi serius, apalagi rencana penutupan dini. Di titik inilah pelajar SMA justru tampil sebagai saksi paling jujur.
“Ini membuktikan masalah lingkungan di Bengkulu sudah sangat serius. Kalau anak sekolah saja bisa melihat kerusakan ini, mengapa pemerintah seolah tidak?” ujar Eva Novita, pelajar MAN 1 Kota Bengkulu.
Peserta jambore berasal dari enam sekolah, termasuk SMA Negeri 1, MAN 1, hingga SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. Mereka diajak belajar di Teluk Sepang dan Taman Wisata Alam Pantai Panjang—dua lokasi yang memperlihatkan kontras antara alam yang harusnya dilindungi dan ancaman industri ekstraktif yang dilegalkan negara.
Pada hari pertama, pelajar menyaksikan langsung kondisi pesisir Teluk Sepang. Air laut yang keruh, debu batubara, serta cerita warga tentang ISPA menjadi pelajaran nyata tentang harga mahal listrik berbasis batubara. Di lokasi yang sama, peserta juga diperkenalkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di sekolah PAUD Teluk Sepang—sebuah simbol perlawanan kecil terhadap dominasi energi kotor.
Hari kedua di Pantai Panjang diisi dengan diskusi krisis iklim dan transisi energi. Di sini, kritik terhadap negara semakin menguat. Negara dinilai terlalu nyaman berbicara transisi, namun enggan mengambil keputusan tegas menghentikan PLTU yang jelas-jelas merusak.
“Generasi muda dipaksa menanggung dampak dari keputusan energi yang tidak mereka buat,” tegas Paet Lubis.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
