NARASIDEMOKRASI – Pemerintah Provinsi Bengkulu meningkatkan target program lahan pangan desa. Program Satu Hektare Satu Desa yang berjalan sejak 2025 akan dikembangkan menjadi Dua Hektare Satu Desa.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan perluasan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ketahanan sekaligus kedaulatan pangan di daerah.
Pemerintah ingin setiap desa mempunyai lahan produktif yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai komoditas pangan.
“Tidak hanya lagi soal satu hektare satu desa, tapi dua hektare satu desa. Tidak hanya soal per desa, tapi bagaimana ketahanan pangan kita mulai dari rumah-rumah,” kata Helmi, Selasa, 18 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dua arah pengembangan program. Pertama, memperbesar sasaran luas lahan produktif dari satu menjadi dua hektare di setiap desa. Kedua, memperluas gerakan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.
Pada tingkat desa, lahan dua hektare tersebut diharapkan menjadi pusat produksi pangan yang dapat disesuaikan dengan potensi wilayah.
Pemprov Bengkulu tidak ingin program tersebut hanya terpaku pada satu komoditas.
Helmi mengatakan penguatan produksi akan menyasar jagung, kedelai, persawahan dan sejumlah kebutuhan pangan lainnya.
“Ya tentu kedaulatan pangan prioritas, karena itu program presiden. Soal kedelai, soal jagung, soal cetak sawah, begitu,” ujarnya.
Pengembangan berbagai komoditas menjadi penting karena kebutuhan pangan masyarakat tidak hanya bergantung pada beras.
Produksi jagung dan kedelai, misalnya, memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan konsumsi maupun mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, pengembangan dan pencetakan sawah menjadi salah satu langkah yang disebut Helmi dalam mendorong ketersediaan pangan.
Pemprov Bengkulu ingin potensi lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih produktif.
Peningkatan target dari satu menjadi dua hektare juga menunjukkan upaya pemerintah memperbesar skala program yang telah berjalan sejak tahun sebelumnya.
Jika dapat diterapkan secara merata, luas lahan produktif yang dikelola melalui program tersebut otomatis meningkat.
Namun pemerintah tidak ingin program hanya diukur berdasarkan luas lahan.
Helmi mengatakan ketahanan pangan harus menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Karena itu, rumah tangga juga akan didorong untuk mempunyai kemampuan memenuhi sebagian kebutuhan pangannya.
“Bagaimana setiap rumah-rumah kita itu mampu bertahan secara pangan. Nah ini yang akan kita gerakkan bekerja sama tentu dengan Bank Indonesia,” katanya.
Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci program tersebut. Warga tidak hanya ditempatkan sebagai penerima hasil produksi, melainkan ikut terlibat dalam upaya menghasilkan pangan.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
