NARASIDEMOKRASI – Kabar menggembirakan datang dari jalur diplomasi dagang Indonesia–Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia berhasil menekan potensi tarif ekspor sebesar 32 persen yang sebelumnya diwacanakan menjadi 19 persen.
Tak hanya itu, Indonesia juga memperoleh fasilitas tarif 0 persen untuk sejumlah komoditas strategis, mulai dari minyak sawit, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.
Secara keseluruhan, sebanyak 1.819 pos tarif mendapatkan akses preferensial tersebut. Artinya, peluang produk Indonesia menembus pasar Amerika Serikat semakin terbuka lebar.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menilai capaian ini bukan sekadar angka penurunan tarif. Lebih dari itu, menurutnya, kesepakatan dagang ini menjadi momentum besar untuk memperkuat perekonomian nasional berbasis koperasi di desa-desa.
“Capaian diplomasi dagang Presiden Prabowo akan memberikan dampak nyata pada pengembangan Koperasi Merah Putih dan secara langsung menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor riil Indonesia,” ujar Sultan dalam keterangan resminya, Minggu (21/02).
Ia menegaskan, di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu, keberhasilan negosiasi ini menjadi bukti kepiawaian Indonesia menjalankan politik bebas aktif. Di satu sisi, Indonesia mampu menjaga hubungan baik dengan negara-negara maju, di sisi lain tetap mempertahankan kepentingan nasional.
Menurut Sultan, selisih tarif dari 32 persen menjadi 19 persen sangat menentukan daya saing harga produk Indonesia di pasar global, khususnya Amerika Serikat. Bahkan, untuk komoditas dengan tarif 0 persen, peluang ekspor diperkirakan melonjak signifikan.
Minyak sawit dan kakao, misalnya, selama ini menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Dengan beban tarif lebih rendah, produk-produk tersebut akan semakin kompetitif dibanding negara pesaing. Begitu pula dengan komponen elektronik dan semikonduktor yang kini menjadi sektor strategis dunia.
Namun Sultan mengingatkan, peluang besar ini tidak boleh dibiarkan tanpa strategi lanjutan. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat menyiapkan ekosistem hilirisasi komoditas unggulan di wilayah masing-masing.
“Pemda harus proaktif menyambut kado diplomatik ini dengan mengembangkan komoditas ekspor unggulan melalui Koperasi Merah Putih. Dalam konteks persaingan global, selisih tarif sangat menentukan daya saing harga,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika koperasi desa diperkuat sebagai basis produksi dan distribusi, maka manfaat penurunan tarif tidak hanya dinikmati pelaku usaha besar. Petani, pekebun, hingga pelaku UMKM di desa juga akan merasakan dampaknya secara langsung.
Dengan akses pasar yang lebih luas dan tarif yang lebih ringan, rantai produksi dalam negeri bisa diperluas. Industri pengolahan di daerah pun berpotensi tumbuh. Dari situ, efek berantai berupa penciptaan lapangan kerja baru akan muncul.
Sultan optimistis, apabila pemerintah pusat dan daerah bergerak selaras, maka capaian diplomasi dagang ini akan menjadi salah satu tonggak penting penguatan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.
“Ini bukan sekadar kesepakatan dagang, tapi peluang mempercepat kemandirian ekonomi desa,” pungkasnya.
