NARASIDEMOKRASI – Jalan rusak di Desa Damar Kencana, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, bukan sekadar persoalan teknis pembangunan. Hal ini adalah potret ketimpangan infrastruktur pedesaan yang masih terjadi di banyak wilayah Indonesia. Jalan sepanjang 17 kilometer itu telah bertahun-tahun dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan. Sehingga Ketua Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, yang merupkan putra terbaik Provinsi bengkulu langsung turun tangan.
Persoalan ini mencuat dalam kunjungan kerja Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, ke Kepahiang, Kamis 18 Desember 2025 sore. Dalam pertemuan dengan Bupati Kepahiang dan tokoh masyarakat, realitas pembangunan yang timpang terungkap.
Bupati Kepahiang, Zurdi Nata, secara terbuka menyampaikan bahwa jalan tersebut tak mampu lagi menopang aktivitas dasar warga. “Ambulans tidak bisa masuk. Bahkan warga terpaksa menandu jenazah dan pasien sakit,” ujarnya.
Kondisi ini bukan sekali dua kali terjadi. Video warga menggotong jenazah di jalan berlumpur sempat viral di media sosial pada Januari 2025. Peristiwa itu menggugah empati publik, namun belum berbuah pada perbaikan konkret.
Ketimpangan inilah yang disoroti Sultan Baktiar Najamudin. Menurutnya, akses jalan adalah kebutuhan dasar yang seharusnya tidak terhambat oleh batas administratif atau keterbatasan anggaran daerah.
Di hadapan peserta pertemuan, Sultan langsung menghubungi Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Sosial. Ia meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius dan mempercepat pembangunan jalan tersebut.
“Ini soal kemanusiaan. Jalannya memang hanya 17 kilometer, tapi dampaknya besar bagi kehidupan masyarakat,” kata Sultan.
Ia juga mendorong agar Bupati Kepahiang segera diterima di Kementerian PU untuk memaparkan kondisi lapangan. Sultan menilai, pendekatan langsung diperlukan agar kebijakan tidak berhenti di meja birokrasi.
Selain jalan, isu ketimpangan juga tampak dalam sektor pendidikan. Bupati Zurdi meminta dukungan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) untuk memperluas akses pendidikan di wilayah pedesaan Kepahiang. Permintaan ini mempertegas bahwa persoalan infrastruktur tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan kualitas hidup masyarakat.
Tokoh masyarakat yang hadir berharap, keterlibatan Ketua DPD RI sebagai putra daerah Bengkulu dapat mempercepat respons pemerintah pusat. Mereka menilai, daerah kerap berada di posisi menunggu, sementara kebutuhan warga bersifat mendesak.
Kasus Kepahiang menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional belum sepenuhnya merata. Di satu sisi, proyek-proyek besar terus berjalan; di sisi lain, masih ada desa yang kesulitan mengakses jalan layak.
Kunjungan Sultan Baktiar Najamudin membuka kembali diskusi tentang keadilan pembangunan. Apakah negara mampu hadir hingga ke jalan-jalan kecil di pedesaan? Jawabannya kini bergantung pada sejauh mana janji dan komunikasi tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
