NARASIDEMOKRASI – Kenaikan harga LPG non-subsidi di Bengkulu mulai memicu kekhawatiran serius terhadap potensi kelangkaan gas subsidi atau gas melon. Kondisi ini terjadi seiring adanya indikasi peralihan penggunaan dari LPG non-subsidi ke LPG subsidi oleh masyarakat yang tidak berhak.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan. Ia meminta pemerintah melalui OPD terkait segera memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi di lapangan.
“Kami sebagai legislatif meminta kepada OPD terkait dan pihak berwenang untuk memperketat pengawasan. Subsidi ini ketentuannya sudah jelas, hanya untuk masyarakat ekonomi lemah,” tegasnya, Senin (27/04/2026).
Menurutnya, jika tidak diawasi dengan ketat, gas melon berpotensi disalahgunakan oleh kalangan Masyarakat mampu hingga pelaku usaha besar. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat miskin yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama subsidi.
Sebagai langkah nyata, DPRD Bengkulu akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG. Sidak ini bertujuan memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan di lapangan.
“Kami akan turun langsung. Jangan sampai gas subsidi ini dinikmati oleh yang tidak berhak,” tegas Teuku.
Ia mengingatkan bahwa kelangkaan LPG subsidi bisa terjadi jika distribusi tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan menjadi kunci utama untuk menjaga ketersediaan gas melon tetap aman bagi masyarakat kecil.
Selain itu, ia juga menyinggung faktor global sebagai penyebab kenaikan harga LPG non-subsidi. Gejolak energi dunia, termasuk dinamika di Timur Tengah, disebut turut memengaruhi harga di dalam negeri.
Dengan kondisi tersebut, DPRD berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas agar distribusi LPG tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
