NARASIDEMOKRASI – Ketua Aliansi Petani Sawit Provinsi Bengkulu, Edi Mashury, mengkritik rencana pemerintah menerapkan ekspor satu pintu untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara melalui BUMN. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memicu hambatan perdagangan internasional dan merugikan petani sawit.
Edi mengatakan, pelaku pasar global lebih menyukai sistem perdagangan yang cepat dan tidak berbelit. Jika seluruh proses ekspor dipusatkan melalui satu lembaga, maka dikhawatirkan terjadi penumpukan administrasi dan keterlambatan pengiriman barang.
“Kalau pelayanan lambat, pembeli luar negeri bisa pindah ke negara lain. Ini yang kami khawatirkan,” kata Edi.
Ia menyebut dampak kebijakan tersebut sudah mulai terasa di Bengkulu. Harga TBS sawit yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.600 hingga Rp3.400 per kilogram kini turun drastis hingga menyentuh Rp1.500 per kilogram di tingkat RAM.
Menurut Edi, persoalan ini bukan sekadar masalah daerah, tetapi berkaitan langsung dengan kebijakan nasional yang memengaruhi rantai perdagangan sawit.
“Kalau di hulunya sudah keruh, tidak mungkin di hilirnya jernih,” ujarnya.
Edi juga mempertanyakan alasan pemerintah hanya memperketat pengaturan ekspor pada komoditas CPO dan batu bara. Ia menilai masih banyak komoditas strategis lain yang seharusnya juga mendapat perhatian serupa.
“Kenapa hanya CPO dan batu bara? Nikel, emas, dan mineral strategis lain juga penting bagi negara,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sawit berbeda dengan sektor tambang lain karena melibatkan jutaan petani dan tenaga kerja. Menurutnya, kebijakan yang salah dapat berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat kecil.
Selain itu, Edi menyoroti minimnya respons organisasi petani sawit nasional terhadap penurunan harga sawit yang sedang terjadi.
“Petani sekarang sangat terpukul. Tapi organisasi besar yang selama ini dekat dengan program pemerintah belum bersuara keras,” pungkasnya.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
