NARASIDEMOKRASI – Menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat Kabupaten Empat Lawang justru dihadapkan pada persoalan mendasar yakni, kelangkaan gas elpiji 3 kg. Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, tabung gas bersubsidi itu sulit ditemukan. Kalaupun tersedia di tingkat pengecer, harganya melonjak tajam hingga Rp45 ribu sampai Rp50 ribu per tabung ini jauh di atas harga eceran yang semestinya.
Kondisi ini memantik keresahan luas, terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada elpiji 3 kg untuk kebutuhan memasak sehari-hari maupun menjalankan usaha kecil. Situasi tersebut dinilai bukan sekadar gejolak pasar biasa, melainkan cermin lemahnya pengawasan distribusi dan lambannya respons pemerintah daerah.
Aktivis mahasiswa asal Empat Lawang, Ade Kelpin, secara terbuka melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Ia menilai, hingga kini belum terlihat langkah konkret untuk menormalkan pasokan maupun mengendalikan harga di pasaran.
“Kalaupun ada di pengecer, harganya sudah tidak masuk akal. Masyarakat kecil yang paling terdampak. Sampai sekarang belum ada tindakan nyata yang terlihat untuk menormalkan pasokan atau harga,” ujar Ade, ketika dimintai tanggapannya.
Menurutnya, kelangkaan gas elpiji 3 kg tidak lagi terjadi di satu atau dua kecamatan saja. Masalah ini sudah merata di hampir seluruh wilayah Empat Lawang. Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah tidak bersikap pasif.
“Kami meminta pemerintah daerah segera turun tangan secara serius. Ini bukan persoalan sepele. Ini kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai pemerintah terkesan abai,” tegasnya.
Kelangkaan gas elpiji 3 kg di Empat Lawang kini menjadi keresahan di tengah masyarakat. Warga mengeluhkan harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain demi mendapatkan satu tabung gas. Tak sedikit pula yang terpaksa membeli dengan harga tinggi karena tidak punya pilihan lain.
Kenaikan harga yang hampir dua kali lipat ini jelas memberatkan. Apalagi menjelang Ramadan, kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat. Pelaku usaha kecil seperti penjual gorengan, warung makan, hingga pedagang kue tradisional ikut terdampak. Margin keuntungan mereka tergerus akibat lonjakan harga gas.
Ade Kelpin mempertanyakan mekanisme pengawasan distribusi yang seharusnya dilakukan secara rutin oleh instansi terkait. Ia menduga ada persoalan pada rantai distribusi, entah itu keterlambatan suplai, penimbunan, atau lemahnya pengendalian di tingkat pangkalan dan pengecer.
“Kalau distribusi berjalan normal, tidak mungkin terjadi kelangkaan selama berminggu-minggu. Pemerintah harus transparan menjelaskan di mana letak masalahnya. Jangan sampai masyarakat hanya disuruh bersabar tanpa kepastian,” ujarnya.
Mahasiswa juga menekankan bahwa gas elpiji 3 kg adalah barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Karena itu, pengawasannya tidak boleh longgar. Jika dibiarkan, bukan hanya harga yang melonjak, tetapi kepercayaan publik terhadap pemerintah pun ikut tergerus.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
