NARASIDEMOKRASI – Ancaman cuaca ekstrem menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat koordinasi lintas instansi. Melalui Dinas Perhubungan, pemerintah mendirikan empat pos pelayanan transportasi sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko.
Tiga pos difokuskan pada sektor laut, di kawasan Pelindo, Pelabuhan Kahyapu, dan Pelabuhan Malakoni, sementara satu pos mengawasi transportasi udara di Bandara Fatmawati. Kebijakan ini diambil menyusul prediksi BMKG terkait dampak Siklon Tropis Bakung di wilayah perairan Bengkulu.
Kepala Dishub Provinsi Bengkulu Hendri Kurniawan menyebut langkah tersebut sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi warganya.
“Kami tidak ingin menunggu kejadian. Posko ini memungkinkan respons cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.
Dishub secara aktif berkoordinasi dengan BMKG dan BPBD. Informasi cuaca menjadi dasar penentuan kebijakan, mulai dari pembatasan operasional hingga penghentian sementara transportasi.
Menurut Hendri, pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma kebijakan transportasi: dari sekadar pelayanan menjadi perlindungan. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap kebijakan berpihak pada keselamatan publik.
Selain laut dan udara, jalur darat juga mendapat perhatian. Posko Liku Sembilan dilengkapi alat berat dari Dinas PU untuk mengantisipasi longsor di jalur pegunungan Kepahiang–Benteng.
Koordinasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antar instansi dalam menghadapi ancaman alam. Tanpa kerja sama, kata Hendri, kebijakan tidak akan efektif di lapangan.
Pemerintah juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan mematuhi imbauan resmi. Kesadaran publik dinilai menjadi elemen penting dalam upaya mitigasi bencana.
Dengan langkah terstruktur dan koordinasi yang solid, Pemprov Bengkulu berharap perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman meski dibayangi cuaca ekstrem.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
