NARASIDEMOKRASI – Keputusan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu periode 2025–2029 untuk tidak menerima gaji menandai perubahan penting dalam budaya organisasi olahraga daerah. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya mengembalikan semangat pengabdian sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyambut positif langkah tersebut. Menurutnya, pengurus KONI yang bekerja tanpa imbalan finansial menunjukkan kesungguhan dalam membangun olahraga Bengkulu berbasis prestasi dan integritas.
“Ini contoh kepemimpinan yang patut dicontoh. Fokusnya bukan pada apa yang didapat pengurus, tetapi apa yang bisa diberikan kepada atlet,” kata Helmi Hasan.
Ia menegaskan, pengurus harus menjadi relawan yang bekerja atas dasar tanggung jawab moral. Dengan begitu, keputusan organisasi akan lebih berorientasi pada kepentingan jangka panjang olahraga daerah.
Gubernur Helmi Hasan menilai, perubahan budaya ini penting untuk membangun kembali kepercayaan atlet dan masyarakat. Atlet, kata dia, membutuhkan kepastian bahwa mereka mendapat dukungan penuh dari organisasi induk.
Pemerintah Provinsi Bengkulu, lanjut Helmi, siap bersinergi dengan KONI dalam menyiapkan program pembinaan berkelanjutan. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan berorientasi hasil.
Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain menjelaskan, keputusan itu diambil sebagai bagian dari pembenahan menyeluruh organisasi. Selama ini, KONI kerap dihadapkan pada persepsi publik yang menilai organisasi olahraga lebih sibuk mengurus internal dibandingkan prestasi atlet.
“Mohon maaf, kami benahi dari dalam. Seluruh pengurus tidak akan digaji karena anggaran kami khususkan untuk pelatihan dan atlet,” ujar Teuku.
Langkah KONI Bengkulu ini diharapkan menjadi titik awal perubahan wajah olahraga daerah. Dengan anggaran yang sepenuhnya difokuskan pada atlet, publik menaruh harapan besar agar prestasi Bengkulu dapat meningkat dan bersaing di tingkat nasional
