NARASIDEMOKRASI — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu pada Jumat (28/11/2025) akhirnya mengesahkan APBD Bengkulu 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sidang berjalan kondusif, namun dinamika politik di dalam ruang paripurna justru memanas ketika delapan fraksi menyampaikan pandangan akhir. Sebagimana di oleh Fraksi Golkar bukan soal defisit yang menjadi sorotan utama, melainkan kritik tajam yang menyorot arah pembangunan daerah agar Pemerintah Provinsi Bengkulu lebih gendacar untuk menarik dana Pusat di Tengah Teransfer Keuangan Daerah yang dipangkas seperti saat ini.
Fraksi pertama yang menyuarakan kegelisahan adalah Fraksi Golkar. Lewat juru bicaranya Mahdi Husen, Golkar menyoroti turunnya dana transfer dari pemerintah pusat yang menurut mereka harus menjadi perhatian serius.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak boleh pasrah. Kita harus agresif melobi pemerintah pusat agar alokasi anggaran tidak terus menurun,” tegas Mahdi.
Ia menambahkan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti membangun. Golkar mendesak Pemprov Bengkulu memperkuat jejaring komunikasi politik dan memperjuangkan kebutuhan daerah, terutama pada proyek-proyek strategis yang memerlukan dukungan dana pusat.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Jaringan ke pusat harus diperkuat , Pemprov harus bisa menarik proyek pusat, seperti Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal menyempit.” Ujar Mahdi
Tak lama setelah Golkar, Fraksi PAN melalui Hidayat ikut menembakkan kritik. PAN meminta Pemprov tidak menjadikan alasan defisit untuk memangkas program prioritas, terutama yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat tidak boleh menjadi korban kondisi fiskal. Program prioritas harus tetap berjalan,” tegasnya.
PAN menuntut agar pemerintah lebih selektif dalam penganggaran, memotong kegiatan yang tidak berdampak langsung, sekaligus memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.
Sementara itu, Fraksi Kebangkitan Keadilan di bawah pimpinan Zainal memberikan pandangan yang lebih filosofis. Fraksi ini menilai APBD 2026 harus mampu menyentuh akar persoalan ekonomi rakyat.
“APBD tanpa orientasi kesejahteraan hanyalah anggaran tanpa jiwa,” ujar Zainal. Menurutnya, pembangunan harus berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat bawah, bukan hanya proyek-proyek fisik yang tidak dirasakan langsung oleh warga.
Zainal meminta Pemprov memastikan setiap rupiah dalam APBD berdampak pada penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga bahan pokok, dan peningkatan kualitas layanan.
Setelah kritik-kritik mengalir deras, panggung terakhir rapat diisi oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mi’an. Ia menyampaikan apresiasi pada seluruh fraksi DPRD Bengkulu yang dinilainya telah memberikan kritik konstruktif.
“Dinamika seperti inilah yang memperkaya proses perencanaan pembangunan. Sinergi eksekutif dan legislatif membuat RAPBD dapat disahkan tepat waktu,” ujarnya.
Mi’an memastikan bahwa setelah pengesahan ini, dokumen Perda APBD 2026 akan segera dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi dan ditetapkan.
Dengan disahkannya APBD Bengkulu 2026, pekerjaan besar justru baru dimulai. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus menghadapi tahun anggaran yang penuh tantangan: defisit yang harus dikelola hati-hati, turunnya dana pusat, serta tuntutan publik agar program prioritas tidak tergerus.
Meski begitu, paripurna hari itu menunjukkan satu pesan jelas: suara rakyat lewat fraksi-fraksi DPRD tetap menjadi kekuatan penyeimbang yang menjaga agar setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, menyampaikan paparan yang menjadi inti rapat. Ia menjelaskan bahwa struktur APBD Bengkulu 2026 terdiri dari pendapatan daerah Rp 2,66 triliun dan total belanja Rp 2,73 triliun. Dengan demikian, APBD tahun depan akan berjalan dengan defisit Rp 71 miliar.
Defisit ini, ujar Edwar, akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Ia tidak menutupi bahwa situasi fiskal Bengkulu tahun depan tidak mudah.
“Kita harus mengatur strategi agar defisit tidak menjadi beban yang memperlambat pembangunan,” katanya.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
