NARASIDEMOKRASI – Ketua Politik dan Keamanan DPP KAMSRI, Maulana Taslam, mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait penunjukan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), terutama apabila yang bersangkutan masih berstatus sebagai prajurit aktif TNI.
Menurut Maulana, keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan strategis berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menjelaskan, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga sipil yang memiliki peran penting dalam mendukung program pelayanan masyarakat. Karena itu, publik dinilai wajar apabila ingin mengetahui dasar hukum dan mekanisme yang menjadi landasan dalam pengisian jabatan strategis di lembaga tersebut.
“BGN adalah lembaga yang dibentuk untuk menjalankan pelayanan publik. Oleh karena itu, penjelasan yang terbuka mengenai status dan dasar hukum penunjukan pejabatnya akan memberikan kepastian sekaligus menghindari berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat,” kata Maulana dalam keterangannya.
Maulana menegaskan, pandangan yang disampaikan KAMSRI bukan ditujukan kepada sosok Mayjen TNI Trenggono secara pribadi, melainkan sebagai bentuk perhatian terhadap pentingnya menjaga prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai apakah pejabat yang ditunjuk masih berstatus sebagai prajurit aktif, telah memasuki masa pensiun, atau terdapat ketentuan khusus yang menjadi dasar penugasannya pada lembaga sipil.
“Kami memandang bahwa keterbukaan informasi dari pemerintah akan menjadi langkah positif untuk memberikan kepastian kepada publik. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi spekulasi maupun kesalahpahaman yang dapat berkembang,” ujarnya.
KAMSRI juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat reformasi yang selama ini menjadi landasan dalam penguatan demokrasi di Indonesia. Salah satu prinsip yang terus dijaga adalah adanya pembagian peran yang jelas antara institusi sipil dan institusi militer sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
Maulana menilai, diskusi mengenai penempatan pejabat dari berbagai latar belakang di lembaga negara merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya, setiap kebijakan tetap perlu disertai penjelasan yang memadai agar masyarakat memahami alasan dan tujuan dari kebijakan tersebut.
“Ketika pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka, maka masyarakat akan lebih mudah memahami kebijakan yang diambil. Transparansi menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara,” katanya.
Lebih lanjut, KAMSRI berharap pemerintah dapat menyampaikan informasi resmi terkait status dan dasar hukum penunjukan Wakil Kepala BGN sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Selain itu, KAMSRI juga mendorong DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan meminta penjelasan resmi dari pemerintah maupun pihak terkait. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan penguatan akuntabilitas publik.
“Yang kami harapkan adalah adanya penjelasan yang jelas dan terbuka. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan kepastian, sementara pemerintah juga dapat menunjukkan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tutur Maulana.
Ia menambahkan, isu ini sebaiknya dipandang sebagai momentum untuk memperkuat komunikasi publik pemerintah dalam menjelaskan berbagai kebijakan strategis yang menjadi perhatian masyarakat.
“Kami percaya bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga prinsip negara hukum dan demokrasi. Karena itu, penjelasan resmi terkait persoalan ini akan menjadi langkah yang baik untuk memberikan kepastian sekaligus menjaga kepercayaan publik,” tutupnya.
