NARASIDEMOKRASI – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan sistem pengawasan proyek di Bengkulu kini diperketat guna mencegah penyimpangan, termasuk dugaan pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pembangunan sekaligus mencegah praktik yang merugikan daerah.
“Kita tidak bayar 100 persen sebelum dicek. Semua harus melalui pemeriksaan,” kata Helmi, Senin (20/04/2026).
Menurutnya, sistem pembayaran proyek kini dilakukan secara bertahap. Setiap tahapan pekerjaan harus melalui evaluasi sebelum anggaran dicairkan.
Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh internal pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga eksternal seperti BPKP, BPK, hingga DPRD. Bahkan masyarakat juga diberi ruang untuk ikut mengawasi.
“Kita ingin semua pekerjaan benar-benar sesuai kualitas. Jadi bukan hanya selesai, tapi juga benar,” ujarnya.
Helmi menjelaskan, sistem pengawasan berlapis ini menjadi langkah penting untuk menutup celah terjadinya praktik penyimpangan dalam proyek pembangunan.
Selain fokus pada proyek, pemerintah juga menelusuri berbagai isu pungli yang sempat beredar. Ia memastikan, setelah dilakukan pendalaman, tidak ditemukan bukti adanya praktik tersebut.
Meski tidak terbukti, Helmi menegaskan pengawasan tetap harus diperketat. Ia tidak ingin ada ruang bagi oknum untuk melakukan pelanggaran di masa depan.
“Kita tetap waspada. Jangan sampai ada celah,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, seluruh kepala OPD telah menandatangani pakta integritas. Ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menindak tegas jika terjadi pelanggaran.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
