NARASIDEMOKRASI – Reses bukan sekadar agenda formal bagi anggota dewan. Di Desa Sidomakmur, Kecamatan Air Majunto, Kamis (12/2/2026), kegiatan itu benar-benar menjadi ruang curhat warga. Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bengkulu, Andy Suhary, S.E., M.Pd., duduk bersama masyarakat, mendengar langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Suasana pertemuan berlangsung terbuka. Warga bergantian menyampaikan keluhan. Mulai dari soal kesehatan, pertanian, hingga kondisi jalan yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
Salah satu keluhan paling banyak disuarakan adalah soal pengurusan BPJS gratis. Warga mengaku prosesnya masih terasa rumit. Ada yang terkendala administrasi, ada pula yang bingung dengan prosedur yang harus ditempuh.
“Kadang sudah melengkapi berkas, tapi tetap saja diminta tambahan ini dan itu,” keluh seorang warga.
Tak hanya soal administrasi, pelayanan di rumah sakit dan puskesmas juga menjadi sorotan. Menurut warga, pelayanan belum maksimal. Ada yang mengeluhkan antrean panjang, ada pula yang merasa kurang mendapat penjelasan memadai dari petugas medis.
Menanggapi hal tersebut, Andy Suhary menegaskan akan membawa persoalan itu ke dinas terkait. Ia menilai pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan.
“Kita akan sampaikan agar ada evaluasi sistem dan perbaikan pelayanan. Masyarakat harus mendapat layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Selain sektor kesehatan, aspirasi juga datang dari kalangan petani dan peternak. Warga mengusulkan pengadaan alat pencacah pakan ternak. Alat tersebut dinilai sangat membantu meningkatkan efisiensi usaha peternakan mereka.
Selama ini, sebagian peternak masih mencacah pakan secara manual. Prosesnya memakan waktu dan tenaga. Jika ada bantuan alat, produksi bisa meningkat dan biaya operasional lebih ringan.
Andy mengatakan, usulan itu bisa diperjuangkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu. Ia meminta masyarakat bersabar sembari menunggu proses penganggaran.
Masalah infrastruktur tak kalah banyak dikeluhkan. Warga menyoroti kondisi jalan rusak, termasuk jalan penghubung yang berkaitan dengan wilayah Kabupaten Mukomuko. Jalan berlubang dan bergelombang dinilai membahayakan pengendara.
Menanggapi hal ini, Andy menyatakan akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko agar persoalan tersebut mendapat perhatian.
Tak hanya jalan penghubung antarwilayah, warga Desa Sidomakmur juga meminta perbaikan jalan lingkungan dan jalan usaha tani. Banyak ruas yang sudah rusak parah, sehingga menyulitkan aktivitas warga, terutama saat musim hujan.
Keluhan serupa datang dari warga Desa Agung Jaya. Mereka mengeluhkan kondisi jalan provinsi di dekat pasar yang rusak berat. Selain itu, siring-siring atau saluran air di pinggir jalan banyak yang tertimbun akibat aktivitas warga.
“Mulai dari wilayah Yamaja sampai SP3 perlu dilakukan pemeliharaan. Ini menjadi kewenangan provinsi dan harus segera ditindaklanjuti,” tegas Andy.
Dalam kesempatan itu, ia juga meninjau langsung kondisi gorong-gorong di jalan menuju Desa Tanah Rekah. Kondisinya memprihatinkan. Struktur gorong-gorong mengalami penurunan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Akses tersebut tergolong vital. Setiap hari dilalui warga yang hendak beraktivitas ke desa tetangga. Jika tidak segera diperbaiki, kerusakan bisa semakin parah dan menghambat arus lalu lintas.
Andy mengungkapkan, perbaikan gorong-gorong tersebut sudah diusulkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Bahkan, anggarannya telah masuk dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp200 juta.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu segera merealisasikan perbaikan tersebut. Menurutnya, jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu.
“Kita ingin akses ini segera diperbaiki. Ini jalur penting bagi warga menuju Desa Tanah Rekah. Keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat harus menjadi prioritas,” tutupnya.
Reses kali ini menjadi gambaran nyata bahwa persoalan di tingkat desa masih sangat beragam. Dari kesehatan hingga infrastruktur, semua saling berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Tinggal bagaimana komitmen pemerintah dan wakil rakyat mengawal agar aspirasi itu benar-benar berubah menjadi program nyata, bukan sekadar catatan di atas kertas.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
