Rejang Lebong – Bupati Rejang Lebong, HM Fikri, S.E., M.A.P., menerima kunjungan audiensi dua pejabat teras provinsi di Ruang Kerja Bupati Rejang Lebong, Selasa (7/10/25).
Kunjungan tersebut datang dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Sumatera Selatan wilayah kerja Provinsi Bengkulu, Hendri Maruli Tua, S.H., M.H., dan Kakanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Bengkulu, Zulhairi, S.H., M.H.
Dalam pertemuan itu, Bupati Fikri didampingi oleh Plt. Asisten I, Bobby Harpa Santana, S.STP., M.Si., serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Indra Hadiwinata, S.H. Turut hadir pula Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H., bersama jajaran staf Kanwil.
Audiensi ini berlangsung di tengah proses transformasi kelembagaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang tengah dilakukan pemerintah pusat. Melalui rencana Kabinet Merah Putih, kementerian tersebut akan diubah menjadi satu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta tiga kementerian teknis terpisah, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan di bidang hukum dan HAM agar lebih efektif, adaptif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bupati Fikri menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Kemenkum dan Kemenham.
“Pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat sinergi kita dalam aspek regulasi dan kepatuhan hukum. Beberapa hal perlu diselaraskan agar sejalan dengan program pemerintah daerah,” ujar Bupati Fikri.
Dalam audiensi tersebut, disepakati sejumlah rencana kolaboratif, di antaranya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pos Kesadaran HAM di tingkat desa. Kedua program ini akan diintegrasikan dengan kegiatan pelayanan masyarakat seperti Posyandu, yang selama ini dikenal sebagai pusat layanan kesehatan ibu dan anak.
“Ke depan, Posyandu tidak hanya berfungsi untuk pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi tempat edukasi dan pembinaan hukum masyarakat. Akan ada Pos Bantuan Hukum dan Pos Kesadaran HAM dari Kemenkum dan Kemenham,” ungkapnya.
Menurut Bupati Fikri, program tersebut sejalan dengan inovasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik hingga ke pelosok daerah.
“Kolaborasi ini sangat baik untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan dukungan Kemenkumham, kita berharap sisi regulasi daerah seperti Perda maupun Perbup dapat dikaji dan diperkuat agar pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah berjalan sesuai aturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut menjadi langkah awal dalam membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
