NARDIDEMOKRASI – Langkah cepat merespons aspirasi daerah kembali ditunjukkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Setelah pertemuan antara Bupati Kepahiang Zurdinata, Bupati Rejang Lebong HM Fikri Thobari, dan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin pada 18–19 Desember 2025, upaya konkret untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kedua kabupaten langsung digulirkan.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI resmi menjadwalkan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Dasar Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang, yang akan digelar pada Senin, 22 Desember 2025 di Jakarta. Rapat ini menjadi pintu masuk penting bagi realisasi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hingga infrastruktur dasar yang selama ini menjadi aspirasi utama masyarakat.
Salah satu isu yang akan dibahas adalah pembangunan dan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Kepahiang yang sempat viral beberapa waktu lalu. Aspirasi tersebut sebelumnya mendapatkan perhatian luas publik dan mendorong desakan percepatan pemerintah pusat.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menegaskan bahwa peran lembaganya bukan sekadar menyuarakan aspirasi, tetapi memastikan adanya tindak lanjut konkret. Ia menolak gagasan bahwa koordinasi pusat–daerah hanyalah formalitas.
“Kalau bisa dieksekusi cepat, mengapa harus menunggu? Saya langsung menghubungi menteri terkait, agar aspirasi para kepala daerah tidak berhenti sebagai laporan saja,” ujar Sultan.
Sultan memandang bahwa pembangunan infrastruktur dasar adalah kunci pemerataan. Jalan dan irigasi mempengaruhi mobilitas ekonomi masyarakat, sementara jembatan dan saluran irigasi mendukung sektor produktif seperti pertanian dan konektivitas antarwilayah.
DPD RI, menurutnya, wajib hadir sebagai jembatan aktif. Ia menegaskan bahwa daerah tidak boleh dibiarkan memperjuangkan anggaran dan pembangunan sendiri. “Negara harus hadir menjemput aspirasi daerah,” ucapnya.
Bupati Rejang Lebong HM Fikri Thobari menyambut baik langkah cepat tersebut. Ia menyebut undangan rapat koordinasi lintas kementerian itu bukan sekadar bentuk perhatian, tetapi bukti komunikasi efektif.
“Alhamdulillah, apa yang kami sampaikan langsung ditindaklanjuti. Ini tidak berhenti pada ruang pertemuan, tetapi menghasilkan langkah nyata. Kami berharap agenda ini dapat mengakselerasi pembangunan Rejang Lebong,” ujarnya.
Fikri menjelaskan, perbaikan infrastruktur bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi prasyarat untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan dan jembatan mempengaruhi mobilitas hasil pertanian, akses wisata, serta kegiatan ekonomi warga.
“Jika konektivitas lancar, maka pergerakan barang dan orang semakin efisien. Pada akhirnya, kesejahteraan rakyat meningkat,” katanya.
Rapat koordinasi nanti rencananya menghadirkan perwakilan kementerian teknis, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bappenas, hingga balai-balai teknis nasional. Kehadiran banyak instansi ini menunjukkan besarnya kepentingan pembangunan infrastruktur dasar di dua kabupaten tersebut.
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyatakan siap memaparkan data teknis, mulai dari kondisi jalan, jembatan, hingga kebutuhan prioritas irigasi. Persiapan matang diharapkan mendorong lahirnya keputusan strategis serta pembiayaan melalui APBN.
Jika koordinasi berjalan efektif, agenda ini dapat menjadi momentum mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Rejang Lebong dan Kepahiang. Selain meningkatkan konektivitas lokal dan regional, dukungan pusat juga memungkinkan optimalisasi sumber anggaran daerah.
Dengan hadirnya DPD RI sebagai mediator aktif, koordinasi lintas kementerian ini menjadi bukti bahwa sinergi pusat–daerah mampu menghasilkan langkah nyata. Dan bagi masyarakat, hasilnya adalah harapan baru atas perbaikan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas dasar lain yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
