NARASIDEMOKRASI – Keterbukaan informasi publik kian menjadi indikator penting kualitas lembaga negara. Di Provinsi Bengkulu, hal itu tercermin dari keberhasilan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu meraih predikat Informatif dengan nilai tertinggi pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025.
Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dalam rangkaian Monev badan publik yang kembali digelar setelah vakum setahun. Evaluasi ini melibatkan puluhan badan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, Junaidi Arfian Kasip, menyebut Monev sebagai instrumen untuk memastikan hak masyarakat atas informasi publik terpenuhi. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian dari pelayanan publik yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat.
BPK Bengkulu dinilai mampu menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam praktik nyata. Melalui penguatan sistem PPID dan pengembangan PIK 2.0, lembaga ini membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, termasuk dalam penyampaian keberatan dan pengaduan informasi.
Seluruh tahapan Monev diikuti secara konsisten, mulai dari pengisian SAQ hingga presentasi dan penjurian. Penilaian dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek regulasi, kelembagaan, pelayanan informasi, hingga inovasi.
Predikat Informatif 2025 melengkapi capaian serupa yang diraih BPK Bengkulu pada 2022 dan 2023. Konsistensi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi telah menjadi budaya organisasi, bukan sekadar respons terhadap penilaian tahunan.
Penghargaan diserahkan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu kepada PPID BPK Bengkulu. Acara tersebut dihadiri pimpinan daerah, Forkopimda, serta perwakilan instansi vertikal, menandai pentingnya agenda keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam konteks yang lebih luas, capaian BPK Bengkulu diharapkan memberi dampak berantai bagi badan publik lain. Keterbukaan informasi yang dikelola dengan baik memungkinkan masyarakat mengakses data, mengawasi kebijakan, dan berpartisipasi secara konstruktif.
Di tengah tuntutan transparansi yang kian menguat, predikat Informatif bukan hanya simbol prestasi, tetapi juga komitmen berkelanjutan. BPK Bengkulu menempatkan diri sebagai contoh bahwa lembaga negara dapat bekerja profesional, transparan, dan akuntabel secara bersamaan.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
