NARASIDEMOKRASI – Gelombang penolakan terhadap Wakil Rektor III Universitas Dehasen Bengkulu semakin menguat. Kali ini datang dari HMI Komisariat Dehasen yang secara tegas menuntut pencopotan jabatan dalam waktu 3×24 jam.
Ketua Umum HMI Komisariat Dehasen, Sri Oktariani, menyampaikan tuntutan tersebut setelah melakukan kajian mendalam terhadap peristiwa yang terjadi dalam kegiatan Pemira Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Periode 2026.
Menurutnya, terdapat sejumlah poin yang menjadi dasar tuntutan tersebut. Salah satunya dugaan pelanggaran kewajiban dosen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 60 huruf d, yang mewajibkan dosen bersikap objektif dan tidak diskriminatif.
Selain itu, yang bersangkutan juga diduga melanggar kode etik dosen sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 25 Tahun 2025. Dugaan tindak kekerasan tersebut kini tengah diproses kepolisian dan telah terdaftar di Polresta Bengkulu.
Tak hanya itu, HMI juga menyoroti sikap yang dinilai tidak netral dalam pelaksanaan Pemira. Pasangan calon nomor urut 1 disebut memperoleh suara terbanyak, namun dinyatakan gugur secara sepihak tanpa transparansi dan uji publik.
“Kami menilai ada ketidaknetralan dalam proses Pemira ini. Keputusan menggugurkan pasangan calon pemenang tanpa transparansi adalah bentuk ketidakadilan,” tegas Sri Oktariani.
Dalam tuntutannya, HMI meminta Ketua Yayasan Universitas Dehasen memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk:
1. Mencopot jabatan Wakil Rektor III dalam waktu 3×24 jam.
2. Menunjuk pejabat sementara yang aspiratif dan berintegritas.
3. Melanjutkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih, yakni Franky dan Iqbal.
HMI juga menyatakan siap menggelar aksi massa lebih besar apabila tuntutan tidak diindahkan.
“Apabila tuntutan ini tidak direspons, kami siap turun dengan massa yang lebih besar,” tandasnya.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
