NARASIDEMOKRASI – Di setiap sudut Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, warga terpaksa bertahan di atap rumah, masjid, atau gedung sekolah karena air mengalir sedalam dua hingga tiga meter. Sejumlah desa terisolasi total karena jalan longsor dan jembatan putus.
Dalam situasi yang semakin genting itu, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menilai bencana ini telah memasuki kategori kedaruratan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa seluruh indikator penetapan Bencana Nasional telah terpenuhi.
“Kami melihat dari dekat laporan senator di lapangan. Banyak korban hilang, rumah hanyut, akses jalan terputus, dan pemerintah daerah sudah kewalahan,” katanya.
Di Aceh, keluarga-keluarga mencari anggota keluarga yang hanyut terseret arus. Di Sumatera Utara, ratusan rumah di bantaran sungai rusak berat. Di Sumatera Barat, sekolah hingga fasilitas kesehatan lumpuh. Sementara itu, alat berat kesulitan masuk karena jalan provinsi tertimbun material longsor.
Data BNPB mencatat 166 korban meninggal di Sumut, 47 di Aceh, dan 90 di Sumbar. Angka ini diperkirakan bertambah karena puluhan orang belum ditemukan.
Sultan menambahkan bahwa bencana ini bukan hanya akibat curah hujan ekstrem. “Ini bencana ekologis. Kerusakan hutan, tata ruang yang salah, dan minimnya pengawasan membuat wilayah makin rentan.”
Sementara relawan dan aparat di lapangan bekerja tanpa henti, kesulitan logistik menjadi hambatan terbesar. Banyak desa tidak bisa dijangkau kendaraan, membuat bantuan hanya bisa diantar melalui perahu atau helikopter.
“Kami khawatir jika tidak segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional, masalah sosial seperti kelaparan, penyakit, hingga konflik sumber daya dapat muncul,” ujar Sultan.
DPD RI berharap pemerintah pusat mempercepat keputusan untuk menghindari bertambahnya korban. Di tengah teriakan warga yang kehilangan rumah dan sanak keluarga, kehadiran negara menjadi penentu nasib ribuan pengungsi.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
