NARASIDEMOKRASI – Di saat warga Kabupaten Empat Lawang masih berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain demi mendapatkan Gas LPG 3 Kg, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel justru merilis pernyataan resmi bahwa stok dalam kondisi aman menjelang Ramadan 2026.
Dalam siaran pers tertanggal 20 Februari 2026, Pertamina menyebut telah membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) 2026 untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Bahkan disebutkan ada penambahan pasokan LPG 3 kg sebesar 215 metrik ton sebagai langkah antisipasi lonjakan kebutuhan rumah tangga dan pelaku UMKM.
Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir.
“Dalam menghadapi Ramadan, kami memastikan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman. Infrastruktur penyaluran telah disiapkan optimal. Satgas RAFI 2026 akan mengawal kelancaran distribusi,” ujar Rusminto.
Namun, pernyataan tersebut terasa kontras dengan kondisi di lapangan, khususnya di Empat Lawang. Fakta yang ditemui warga justru berbeda. Di sejumlah pangkalan, stok kosong. Jika pun ada, masyarakat harus berebut. Di tingkat pengecer, harga melonjak jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Gas melon yang seharusnya menjadi penopang dapur rakyat kecil kini berubah menjadi barang langka yang sulit disentuh.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: di mana letak tambahan 215 metrik ton yang diklaim telah disalurkan? Mengapa tambahan pasokan belum terasa di daerah yang justru sedang mengalami kelangkaan?
Terkait hal ini, aktivis Mahasiswa asal Empat Lawang yakni Alha menyebut situasi ini sebagai “kado pahit” menjelang Ramadan. Menurutnya, kelangkaan LPG bersubsidi adalah persoalan serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kita bicara soal kebutuhan dasar rakyat. Gas 3 kg ini subsidi untuk masyarakat miskin dan usaha kecil. Tapi kenyataannya barang sulit dicari dan harganya mencekik. Ini sangat tidak masuk akal,” tegas Alha, Jumat 20 Februari 2026.
Ia menyoroti lonjakan harga di tingkat pengecer yang mencapai Rp35.000 hingga Rp45.000 per tabung. Angka itu jauh di atas harga normal dan dinilai sebagai bukti lemahnya pengawasan distribusi.
Menurut Alha, selisih harga yang mencolok membuka ruang dugaan adanya permainan di rantai distribusi. Tambahan pasokan, katanya, tidak akan berarti jika tidak diawasi secara ketat hingga benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak.
“Kalau memang ada tambahan pasokan, pastikan sampai ke masyarakat. Jangan hanya aman di atas kertas,” ujarnya.
Ramadan adalah momen sensitif bagi kebutuhan energi rumah tangga. Permintaan meningkat karena aktivitas memasak bertambah. UMKM kecil seperti pedagang gorengan, warung makan, hingga usaha rumahan sangat bergantung pada LPG 3 Kg.
Ketika gas langka dan harga melambung, dampaknya tidak hanya terasa di dapur rumah tangga, tetapi juga menggerus penghasilan usaha kecil.
Perbedaan antara klaim “stok aman” dan realita di lapangan kini menjadi sorotan publik. Warga menuntut transparansi: berapa sebenarnya alokasi tambahan untuk Empat Lawang? Sudah disalurkan ke mana saja? Siapa yang mengawasi distribusi di tingkat pangkalan?
Tanpa jawaban dan langkah konkret, keresahan dikhawatirkan akan terus meluas.
“Pemerintah harus hadir. Jika dapur rakyat tidak bisa mengebul karena gas langka, jangan salahkan jika masyarakat terus bersuara. Kami ingin solusi nyata, bukan sekadar pernyataan stok aman,” tutup Alha.
Kini masyarakat Empat Lawang hanya menunggu satu hal: bukti nyata. Bukan sekadar rilis resmi, melainkan gas tersedia di pangkalan, harga kembali normal, dan dapur rakyat kembali menyala tanpa beban.
