NARASIDEMOKRASI – Harga beras yang masih tinggi di Provinsi Bengkulu pada awal 2026 ternyata memiliki akar persoalan yang cukup panjang. Bukan hanya soal harga di pasar, tetapi juga soal rantai distribusi yang bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Pemantauan yang dilakukan Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu menemukan bahwa sebagian besar beras yang beredar di Bengkulu berasal dari provinsi tetangga, khususnya Lampung. Ketergantungan ini membuat harga beras di Bengkulu sangat sensitif terhadap biaya transportasi dan logistik.
Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Kompol Jery Nainggolan, menjelaskan bahwa ongkos angkut menjadi faktor dominan naiknya harga. Mulai dari biaya bahan bakar, sewa kendaraan, hingga distribusi ke agen dan ritel, semuanya berkontribusi terhadap harga jual di tingkat konsumen.
“Beras kita banyak berasal dari luar Bengkulu. Ketika biaya distribusi naik, otomatis harga di pasar ikut terdorong naik,” kata Jery.
Di lapangan, harga beras medium tercatat mencapai Rp14.500 per kilogram, sementara beras premium tembus Rp16.800 per kilogram. Angka ini jelas melampaui HET yang telah ditetapkan pemerintah untuk Zona 2.
Meski demikian, Jery menegaskan bahwa kondisi ini tidak disebabkan oleh penimbunan atau permainan harga. Dari hasil pengecekan sementara, pedagang masih menjual sesuai harga beli dari distributor.
Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bengkulu. Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah menunjukkan perlunya penguatan produksi beras lokal agar harga lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada biaya distribusi lintas provinsi.
Polda Bengkulu bersama instansi terkait akan terus memantau jalur distribusi beras. Koordinasi dengan Bulog juga dilakukan untuk memastikan intervensi pasar bisa segera dilakukan jika harga terus melonjak.
Bagi masyarakat, aparat mengimbau agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Stok beras masih mencukupi dan pemerintah menjamin kebutuhan pokok tetap tersedia.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
