NARASIDEMOKRASI – Dukungan bagi usaha masyarakat di Bengkulu berjalan melalui pembiayaan usaha dan keterlibatan pemasok lokal dalam program pemerintah. Hingga 30 September 2026, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah menjangkau total 54.066 debitur.
Penyaluran KUR tercatat mencapai Rp3.382,57 miliar atau sekitar Rp3,38 triliun untuk 39.489 debitur. Sementara itu, pembiayaan UMi mencapai Rp100,05 miliar dan menjangkau 14.577 debitur.
Data tersebut tercantum dalam laporan APBN KiTa Regional Bengkulu periode September 2026 yang dirilis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu pada Rabu (28/10/2026).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim, menyampaikan bahwa dukungan terhadap sektor usaha menjadi bagian dari peran APBN dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Debitur kedua program pembiayaan tersebut bergerak di berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan, dan jasa. Akses pembiayaan menjadi dukungan bagi pelaku usaha untuk menjalankan serta mengembangkan kegiatan ekonominya.
Di luar pembiayaan usaha, keterlibatan pelaku ekonomi daerah juga tercatat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan data per 23 Oktober 2026, realisasi anggaran MBG di Bengkulu mencapai Rp935,94 miliar. Program ini telah menjangkau 379.081 penerima manfaat dari target sekitar 583.000 orang di 10 kabupaten dan kota.
Pelaksanaannya melibatkan 175 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 1.094 pemasok lokal.
Keterlibatan pemasok daerah diharapkan memperkuat perputaran ekonomi melalui pengadaan bahan pangan dari petani, peternak, dan nelayan. Dengan demikian, pelaksanaan program gizi juga membuka peluang bagi usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok kebutuhan pangan.
Ekonomi Tumbuh, Harga Pangan Tetap Perlu Dijaga
Dukungan pembiayaan dan belanja pemerintah berlangsung di tengah pertumbuhan ekonomi Bengkulu sebesar 5,11 persen secara tahunan pada triwulan II 2026.
Capaian tersebut mendekati sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni 5,35–5,65 persen.
Sejumlah indikator kesejahteraan turut disampaikan dalam laporan DJPb. Nilai Tukar Petani pada September 2026 tercatat sebesar 206,79, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 berada di angka 3,20 persen.
Rasio Gini Bengkulu tercatat 0,340, lebih rendah daripada angka nasional sebesar 0,368. Indeks Pembangunan Manusia mencapai 75,68, melampaui target RPJMD sebesar 71,8.
Meski demikian, tekanan harga tetap perlu menjadi perhatian. Inflasi Bengkulu pada September 2026 mencapai 3,38 persen, terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menggerakkan usaha perlu berjalan bersama dengan pengendalian harga kebutuhan masyarakat. Harga pangan juga berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha dan pemasok.
Dalam laporan yang sama, DJPb mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja menjelang akhir tahun anggaran. Percepatan belanja diharapkan membuat anggaran yang tersedia segera memberikan manfaat dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Zaid turut mengingatkan bahwa seluruh layanan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu tidak dipungut biaya. Masyarakat dan mitra kerja diminta menolak serta melaporkan apabila ada pihak yang meminta imbalan untuk mempercepat pencairan anggaran maupun layanan lainnya.
Melalui penyaluran pembiayaan usaha, keterlibatan pemasok lokal, dan belanja pemerintah, dukungan terhadap perekonomian Bengkulu diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
