Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bengkulu terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu 2025, yang digelar di Aula Merah Putih BPSDM Provinsi Bengkulu, Kamis (9/10/25).
Kegiatan bertema “Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP di Provinsi Bengkulu” ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang menyampaikan bahwa inflasi Bengkulu per September 2025 tercatat sebesar 2,57 persen, masih berada dalam rentang target nasional 2,5 ± 1 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok di Bengkulu relatif stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Keberhasilan menjaga inflasi ini merupakan hasil kerja bersama TPID dan dukungan Bank Indonesia melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujar Herwan.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu secara rutin melaksanakan operasi pasar murah, memantau harga harian di pasar tradisional, serta memperkuat cadangan pangan bersama Perum Bulog. “Berkat sinergi tersebut, inflasi tetap terkendali dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Deputi Kepala Perwakilan BI Bengkulu, Fajar Setiawan, mengajak seluruh pelaku usaha, khususnya di sektor beras, untuk memperkuat penyaluran Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta menghindari praktik penimbunan dan manipulasi harga yang dapat memicu gejolak pasar.
Herwan juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi pasokan pangan. Ia menekankan agar TPID aktif berjejaring dan belajar dari praktik baik pengendalian inflasi di daerah lain.
Menutup sambutannya, Herwan menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas dukungan berkelanjutan dalam pengendalian inflasi di Bengkulu, baik melalui penyediaan data dan kajian ekonomi, maupun fasilitasi kegiatan lapangan yang memperkuat koordinasi antarinstansi.
