Lebong – Lebong memanas. Gelombang protes kian tak terbendung dan mencapai puncaknya pada Selasa 7 Oktober 2025, ketika Forum Barisan Lebong Bersatu (FBLB) mengumumkan aksi damai besar-besaran di depan Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperkan) Kabupaten Lebong.
Dipimpin Siska Antoni alias Cikak, FBLB datang dengan misi menuntut transparansi informasi publik dan membongkar dugaan tindakan melawan hukum yang disebut-sebut terjadi di tubuh Disperkan.
“Kami tidak akan mundur selangkah pun hingga tabir kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan,” tegas Cikak dalam pernyataannya, Sabtu (4/10/25).
Aksi yang dijadwalkan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB ini telah diberitahukan secara resmi melalui surat bernomor 002/FBLB/X/2025 yang ditujukan kepada Bupati Lebong, DPRD, Kapolres, dan Kesbangpol. Surat tersebut menekankan kegelisahan publik atas minimnya keterbukaan informasi serta dugaan pelanggaran hukum di instansi tersebut.
Meski jumlah massa diperkirakan hanya sekitar 20 orang, FBLB menegaskan kekuatan mereka terletak pada tekad dan soliditas, bukan kuantitas. Dengan perlengkapan sederhana seperti megaphone dan tali rafia, mereka siap menggemakan aspirasi yang selama ini terpendam.
Pertanyaan pun mengemuka: mengapa Disperkan jadi sasaran utama? Dari dokumen pemberitahuan, FBLB secara gamblang menyebut dugaan pelanggaran hukum serta tertutupnya akses informasi publik. Dugaan itu mengarah pada kebijakan, proyek, maupun pengelolaan anggaran yang dinilai tidak sesuai prosedur hingga merugikan masyarakat.
“Kami datang bukan untuk beretorika kosong. Ada dugaan kuat tindakan melawan hukum terjadi di Disperkan, dan yang paling parah adalah tertutupnya informasi publik. Bagaimana mungkin rakyat bisa mengawasi jika semua ditutup-tutupi?” tegas Cikak.
Ia menambahkan, “Transparansi adalah harga mati. Kami menuntut Disperkan membuka semua data terkait dugaan penyimpangan ini. Jika tidak, jangan salahkan kami bila gelombang protes akan terus membesar.”
Menariknya, di hari yang sama, kelompok masyarakat lain bernama PAMAL juga menggelar aksi di depan Kantor DPRD Lebong. Dua demonstrasi di lokasi berbeda ini menjadi sinyal bahwa ketidakpuasan publik di Lebong makin menguat.
Situasi ini jelas menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun legislatif kian rapuh. Tuntutan FBLB yang dikomandoi Siska Antoni pun menjadi ujian serius bagi Disperkan.
Pemerintah Kabupaten Lebong kini berada di persimpangan jalan. Respons Disperkan atas ultimatum ini akan menentukan apakah api protes mereda atau justru membesar menjadi bara yang sulit dikendalikan. Semua mata tertuju ke Tubei, menanti apakah suara lantang FBLB akan meruntuhkan tembok ketertutupan birokrasi.
