NARASIDEMOKRASI – Tantangan agar pembahasan anggaran disiarkan secara langsung melalui media sosial mendapat respons tegas dari DPRD Provinsi Bengkulu. Ketua DPRD hingga sejumlah fraksi menyatakan siap membuka proses pembahasan anggaran melalui live streaming agar dapat disaksikan masyarakat.
Respons tersebut muncul setelah Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) melontarkan tantangan kepada DPRD untuk menyiarkan langsung pembahasan anggaran melalui rilis pemberitaan.
Tantangan itu mencuat setelah Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengumumkan penggunaan siaran langsung di media sosialnya dengan tema “Streaming Bantu Rakyat” sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, saat dikonfirmasi mengenai kesiapan DPRD menyiarkan pembahasan anggaran secara langsung menegaskan tidak ada persoalan bagi lembaganya untuk memanfaatkan teknologi digital.
“Tentu saja siap. Kami bekerja sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD serta memanfaatkan platform teknologi digital yang tersedia,” kata Sumardi.
Menurut Sumardi, keterbukaan melalui teknologi digital dapat dilakukan. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah memastikan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran benar-benar mengacu pada kebutuhan masyarakat.
“Yang penting kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai skala prioritas menurut rakyat,” tegasnya.
Edward Samsi: Jangan Tantang DPRD, Kami Paling Siap
Sikap lebih tegas disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PDI Perjuangan, Edwar Samsi.
Edward menyatakan sejak awal dirinya secara pribadi maupun Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh apabila pembahasan anggaran disiarkan secara langsung.
Menurutnya, live streaming justru dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk melihat secara terbuka kondisi keuangan Provinsi Bengkulu. Publik juga bisa mengetahui sejauh mana kemampuan anggaran daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan yang direncanakan.
“Saya dari awal, baik secara pribadi maupun anggota Fraksi PDI Perjuangan, sangat-sangat setuju kita bahas anggaran secara live streaming. Biar masyarakat tahu yang selama ini berkoar-koar akan bangun ini bangun itu, kemampuan keuangan daerah kita seperti apa,” ujar Edward.
Ia menilai keterbukaan tersebut juga penting agar masyarakat dapat membandingkan berbagai rencana pembangunan yang disampaikan kepada publik dengan kemampuan nyata keuangan daerah.
Edwar bahkan menegaskan DPRD tidak perlu ditantang untuk membuka pembahasan anggaran kepada masyarakat.
“Jangan tantang kami. Kalau ditantang, rasanya kami yang paling siap. Tinggal eksekutif mau atau tidak,” tegas Edward.
Golkar dan Fraksi Kebangkitan Sejahtera Ikut Setuju
Dukungan terhadap live streaming pembahasan anggaran DPRD Bengkulu juga datang dari Fraksi Golkar.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bengkulu, Susman Hadi, menyatakan pihaknya sangat mendukung pembahasan anggaran disiarkan secara langsung sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi proses tersebut.
“Kita sangat setuju, setuju tegalau,” kata Susnab menggunakan ungkapan daerah untuk menegaskan dukungannya.
Sikap serupa disampaikan Ketua Fraksi Kebangkitan Sejahtera, Zainal. Ia bahkan meminta wacana live streaming tersebut segera direalisasikan, bukan sekadar menjadi perdebatan di ruang publik.
“Siap, ajukan secepat mungkin. Jangan pakai lagu lama, waktu sudah mepet baru dokumen lengkap,” ujarnya.
Zainal menyoroti persoalan waktu pembahasan anggaran yang terkadang menjadi sangat terbatas karena dokumen diterima mendekati batas waktu.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat proses pembahasan terkesan terburu-buru dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi DPRD untuk melakukan pendalaman.
“Waktu pembahasan sangat sedikit, akhirnya terkesan tergesa-gesa dan agak tertutup karena tidak sempat untuk mendalaminya,” tegas Zainal.
Dengan pernyataan Ketua DPRD serta dukungan dari sejumlah fraksi tersebut, tantangan untuk membuka pembahasan anggaran melalui live streaming kini mendapat jawaban dari legislatif.
DPRD menyatakan siap. Kini, realisasi keterbukaan pembahasan anggaran bergantung pada kesiapan kedua pihak, legislatif dan eksekutif, untuk membawa proses pembahasan ke ruang publik secara terbuka.
