NARASIDEMOKRASI – Di tengah pelaksanaan ibadah haji 2026, Satgas Haji tidak hanya fokus pada pelayanan dan pengamanan jemaah di Tanah Suci, tetapi juga melakukan penindakan terhadap berbagai praktik pelanggaran dan penipuan berkedok perjalanan ibadah.
Berdasarkan data Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah Tahun 2026 hingga 29 Mei 2026, tercatat sebanyak 29 laporan polisi dan 30 laporan informasi telah ditangani aparat penegak hukum.
Dari puluhan laporan tersebut, Satgas Haji menetapkan 26 orang sebagai tersangka. Sementara jumlah korban yang terdampak mencapai 550 orang dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp21,7 miliar.
Penanganan kasus tersebut merupakan hasil kerja sama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama jajaran Polda di berbagai wilayah Indonesia.
Selain melakukan proses hukum terhadap pelaku, Satgas Haji juga menjalankan berbagai langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya haji non-prosedural dan berbagai modus penipuan perjalanan ibadah.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa perlindungan terhadap calon jemaah menjadi salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, tantangan penyelenggaraan haji ke depan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan jemaah, tetapi juga perlunya peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran haji ilegal maupun paket perjalanan yang tidak sesuai prosedur.Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa penegakan hukum dan pencegahan menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dari berbagai modus penipuan perjalanan ibadah.
“Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memberikan banyak pembelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui evaluasi yang komprehensif dan penguatan koordinasi antara Indonesia dan Arab Saudi, diharapkan kualitas pelayanan, pengamanan, dan perlindungan jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang,” ujar Johnny.
Satgas Haji juga terus melakukan pengawasan terhadap keberangkatan jemaah dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian serta lembaga guna menekan potensi munculnya korban baru.
Evaluasi yang dilakukan selama musim haji tahun ini menjadi bahan penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan masyarakat pada penyelenggaraan haji berikutnya.
Polri menilai penguatan literasi masyarakat menjadi salah satu langkah strategis untuk mencegah munculnya korban penipuan haji. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah.
Melalui sinergi lintas instansi dan pengawasan yang berkelanjutan, pemerintah berharap seluruh masyarakat dapat menjalankan ibadah haji secara aman, legal, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
