BENGKULUBAORMETER — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengusulkan pinjaman daerah sebesar Rp750 miliar kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama penanganan jalan provinsi.
Rencana pinjaman tersebut kini mulai dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu. Namun, pengajuan pinjaman belum mendapat keputusan akhir karena masih dalam tahapan pembahasan antara eksekutif dan legislatif.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan Pemprov telah memaparkan rencana pinjaman tersebut kepada Banggar DPRD.
“Jadi kita paparkan di Banggar rencana pinjaman daerah kita ke BJB. Tadi sudah disampaikan pemaparan kita. Tujuannya apa, gunanya apa, nanti peruntukannya apa, sudah kita jelaskan,” kata Herwan, Rabu (23/9/2026).
Herwan menjelaskan, usulan pinjaman muncul karena kebutuhan anggaran untuk penanganan jalan provinsi cukup besar. Berdasarkan perhitungan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, kebutuhan anggaran untuk penanganan jalan mencapai sekitar Rp2,5 triliun.
Sementara itu, anggaran yang telah tersedia untuk penanganan jalan pada 2025 dan 2026 baru sekitar Rp1 triliun.
“Kalau kebutuhan hitungan Dinas PUPR Rp2,5 triliun, yang sekarang baru teranggarkan untuk 2025 dan tahun 2026 lebih kurang Rp1 triliun,” jelasnya.
Dengan adanya selisih kebutuhan tersebut, Pemprov Bengkulu mempertimbangkan pinjaman daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk mempercepat perbaikan jalan yang menjadi kewenangan provinsi.
“Kita menginginkan adanya pinjaman daerah. Pinjaman daerah itu nanti penggunaannya untuk infrastruktur jalan,” terang Herwan.
Meski demikian, rencana pinjaman Rp750 miliar tersebut masih belum final. Persetujuan DPRD menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum pengajuan dapat dilanjutkan.
Dalam pembahasan awal, Banggar DPRD Provinsi Bengkulu telah memberikan sejumlah masukan kepada Pemprov. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kondisi fiskal daerah.
Herwan menyebut, masukan dari Banggar akan menjadi bahan dalam pembahasan selanjutnya.
“Soal persetujuan utang itu nanti tinggal Dewan. Tadi Dewan memberikan masukan-masukan,” tuturnya.
Menurut Herwan, pembahasan pinjaman harus dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
“Artinya antara eksekutif dan legislatif membutuhkan persetujuan. Semua masukannya bagus, bagaimana menyoroti kondisi fiskal kita saat ini,” sambungnya.
Ia menegaskan, apabila nantinya rencana pinjaman tersebut mendapat persetujuan, dana akan diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan.
“Prinsipnya tidak ada lain untuk pembangunan, kecepatan pembangunan. Fokus-fokus APBD kita, terutama dari segi belanja, infrastruktur, kemudian dari pendapatan kita,” tegas Herwan.
Saat ini, rencana pinjaman Rp750 miliar tersebut masih berada pada tahap awal pembahasan atau pra pembahasan. Masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum keputusan akhir mengenai pinjaman daerah ditetapkan.
“Ini baru pra pembahasan,” pungkas Herwan.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
