Jakarta – Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum refleksi atas capaian pembangunan nasional yang menekankan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya dalam negeri. Salah satu program prioritas yang menonjol adalah mewujudkan swasembada energi dan memperkuat hilirisasi industri, yang berjalan seiring dengan komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menilai capaian kinerja Pertamina pada semester pertama 2025 menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung ketahanan energi nasional. Produksi migas yang menembus 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) mencerminkan semangat kemandirian energi yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan. “Capaian ini sejalan dengan semangat kemandirian bangsa dalam sektor energi sebagaimana ditekankan dalam peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia,” ujarnya.
Langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi juga tercermin dari penerapan program mandatori biodiesel B40, yang menjadi tonggak penting dalam transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyebut bahwa program ini tidak hanya berkontribusi terhadap penghematan devisa hingga USD 17,19 miliar atau sekitar Rp271 triliun, tetapi juga menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor energi dan pertanian. “Inovasi energi berbasis sumber daya domestik memperkuat fondasi swasembada energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Upaya swasembada energi tersebut berjalan paralel dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang menjadi salah satu prioritas utama kabinet Prabowo-Gibran. Pemerintah mendorong pengolahan mineral di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Wamen Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengungkapkan bahwa hingga September 2025, realisasi investasi di sektor hilirisasi mineral mencapai Rp193,8 triliun, dengan nikel dan tembaga menjadi kontributor terbesar. “Capaian ini menunjukkan kepercayaan investor global terhadap arah kebijakan hilirisasi Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas per Agustus 2025 mencapai USD 13,22 miliar atau berkontribusi 72,55 persen terhadap total ekspor nasional. “Data ini membuktikan bahwa sektor industri nonmigas adalah mesin utama ekspor nasional sekaligus penggerak devisa,” katanya.
Namun, di tengah akselerasi pembangunan dan industrialisasi, pemerintah tetap menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menuturkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi penguatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem.
Dukungan terhadap pelaku konservasi juga diperkuat melalui kebijakan pendanaan berbasis masyarakat. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLDH) akan menyalurkan Rp5 miliar untuk mendukung pegiat lingkungan melalui Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan. “Pemerintah memahami pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Setahun berjalan, arah kebijakan energi dan industri di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran menunjukkan integrasi antara kemandirian energi, transformasi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Kombinasi ketiganya bukan hanya memperkuat fondasi ekonomi nasional, tetapi juga menegaskan bahwa Indonesia mampu tumbuh maju tanpa mengorbankan keseimbangan alam. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan tanggung jawab ekologis demi masa depan Indonesia yang mandiri dan hijau. (rls)
