BENGKULUBAROMETER – Pemerintah Provinsi Bengkulu memberi sinyal kemungkinan adanya pergeseran atau rotasi pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) atau eselon II. Sinyal tersebut muncul setelah Pemprov Bengkulu melaksanakan uji kompetensi terhadap 12 pejabat serta evaluasi jabatan untuk satu pejabat yang telah menjabat lebih dari lima tahun.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memetakan kemampuan, kapasitas, dan kinerja para pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu. Sebagian besar pejabat yang mengikuti uji kompetensi diketahui telah menduduki jabatan yang sama selama lebih dari dua tahun.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Rusmayadi Hasan, mengatakan uji kompetensi menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana pejabat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
“Ini untuk mengukur kapasitas masing-masing calon atau pejabat pimpinan tinggi yang saat ini duduk di jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Sejauh mana mereka memahami tupoksi dan sejauh mana mereka sudah mencapai target yang ditetapkan,” kata Rusmayadi, Senin, 3 Agustus 2026.
Menurut Rusmayadi, 12 pejabat yang mengikuti uji kompetensi berasal dari sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemprov Bengkulu. Mereka terdiri dari unsur asisten hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Beberapa pejabat yang mengikuti proses tersebut antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
Selain uji kompetensi, Pemprov Bengkulu juga melaksanakan evaluasi jabatan terhadap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Meri Sasdi. Evaluasi dilakukan karena yang bersangkutan telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selama lebih dari lima tahun.
“Untuk satu orang juga kita lakukan evaluasi jabatan karena sudah menduduki JPT lebih dari lima tahun, yaitu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Pak Meri Sasdi,” ujar Rusmayadi.
Hasil dari uji kompetensi dan evaluasi tersebut nantinya akan disampaikan Panitia Seleksi (Pansel) kepada Gubernur Bengkulu. Namun, keputusan akhir mengenai nasib para pejabat tetap berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Gubernur Bengkulu.
Rusmayadi menegaskan bahwa uji kompetensi bukanlah mekanisme untuk mencari kesalahan atau memberikan hukuman kepada pejabat yang dinilai belum memenuhi kriteria tertentu. Proses ini lebih difokuskan pada pemetaan kompetensi agar setiap pejabat dapat ditempatkan sesuai kemampuan dan kebutuhan organisasi.
“Ketika tidak memenuhi syarat, kita tidak melihat ada semacam hukuman karena memang uji kompetensi ini untuk mengukur kapasitas,” katanya.
Meski demikian, hasil pemetaan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan posisi yang paling tepat bagi masing-masing pejabat. Dari sinilah peluang rotasi atau pergeseran jabatan mulai terbuka.
Rusmayadi menyebut, seorang pejabat bisa saja dinilai lebih sesuai menempati jabatan lain berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Namun, hal itu tidak berarti mutasi pasti akan terjadi.
“Boleh jadi ada seperti itu, tetapi sekali lagi kita adalah untuk memetakan. Misalnya ternyata lebih cocok di jabatan ini,” ujarnya.
Sebaliknya, apabila hasil uji kompetensi menunjukkan para pejabat masih memiliki kapasitas, kompetensi, dan kinerja yang sesuai dengan jabatan yang saat ini mereka emban, maka tidak akan ada perubahan posisi.
“Atau ternyata ketika hasilnya nanti semuanya mumpuni pada jabatan sekarang, ya kita tidak akan melakukan apa-apa. Kita bertahan,” kata Rusmayadi.
Pelaksanaan uji kompetensi ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Bengkulu dalam memperkuat sistem merit di lingkungan birokrasi. Dengan pemetaan yang lebih terukur, pemerintah daerah berharap dapat menempatkan pejabat sesuai kompetensi sehingga pelayanan publik dan kinerja pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
