NARASIDEMOKRASI – Penertiban lapak pedagang kaki lima di kawasan Jalan Suprapto, Kota Bengkulu, berbuntut panjang. Puluhan pelaku UMKM mendatangi Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu untuk mempertanyakan kejelasan izin dan masa depan usaha mereka.
Para pedagang mengaku datang bukan untuk menolak kebijakan pemerintah, melainkan meminta jalan keluar agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa bertentangan dengan aturan.
Perwakilan pedagang, Wahyudi Yoga Pratama, mengatakan para pedagang kebingungan setelah diminta tidak lagi menggunakan bahu jalan sebagai lokasi berjualan.
“Satpol PP memberikan solusi agar membuat izin. Kami tanya kemana membuat izinnya, lalu diarahkan ke Dinas Koperasi. Makanya kami datang bersama-sama,” katanya.
Menurut Wahyudi, para pedagang hanya menginginkan kepastian. Apalagi sebagian besar menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha di kawasan tersebut.
“Kami siap mengikuti aturan. Kalau ada syarat izin, kami lengkapi. Yang penting ada solusi bagi kami,” ungkapnya.
Namun, harapan mendapatkan izin langsung belum bisa terealisasi. Dinas Koperasi menjelaskan bahwa kewenangan mereka terbatas pada pembinaan dan pendataan.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan pemerintah tetap memberikan perhatian kepada para pelaku usaha kecil.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan penataan agar UMKM bisa berkembang tanpa mengabaikan kenyamanan kawasan kota.
“Sekarang kita sedang mendorong bagaimana UMKM bertumbuh, UMKM naik kelas, dan pemerintah memberikan ruang,” ujar Nelawati.
Ia menyebut sejumlah kawasan telah disiapkan untuk mendukung aktivitas pelaku usaha, mulai dari Brendo, Belengguk Point, Pondok Durian hingga rencana pengembangan kawasan Kampung Cina.
Bahkan, pemerintah memiliki rencana memperluas konsep Belengguk Point hingga kawasan Jalan Suprapto.
“Ke depan rencananya tidak hanya dari Simpang Skip sampai Simpang Lima, tetapi berlanjut sampai Suprapto agar geliat ekonomi semakin terasa,” katanya.
Nelawati menilai kedatangan pedagang menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki data UMKM sekaligus mencari pola penataan yang lebih baik.
“Terima kasih UMKM sudah datang. Ini akan kami data karena ternyata masih banyak UMKM yang belum masuk database,” ujarnya.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
